Jun 6th 2024, 20:00, by Ema Fitriyani, kumparanBISNIS
Presiden Jokowi (kedua kiri) berbincang dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kiri) saat meninjau Bendungan Ameroro usai diresmikan di Konawe, Sulawesi Tenggara, Selasa (14/5/2024). Foto: Jojon/ANTARA FOTO
Kementerian PUPR mengusulkan kebutuhan anggaran di tahun 2025 senilai Rp 212,58 triliun. Namun dalam Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2025 hanya ditetapkan Rp 75,63 triliun.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pagu indikatif tersebut berdasarkan surat Bersama Menteri Keuangan nomor MK 02 2024 dan menteri PPN kepala Bappenas nomor D8 PP 0403 2024 tanggal 5 April 2024.
"Pagu indikatif tersebut masih jauh di bawah usulan kebutuhan anggaran sebesar Rp 212,58 triliun sesuai surat Menteri PUPR tanggal 4 April tentang usulan kebutuhan anggaran Kementerian PUPR," ungkapnya saat Rapat Kerja Komisi V DPR, Kamis (6/6).
Basuki menuturkan, usulan kebutuhan pagu per unit organisasi yakni Ditjen Sumber Daya Air Rp 68,47 triliun, Ditjen Bina Marga Rp 81,8 triliun, Ditjen Cipta Karya Rp 38,71 triliun, Ditjen Perumahan Rp 21,19 triliun, Ditjen Bina Marga Rp 880 miliar, dan SIBPP Rp 1,750 triliun.
Sementara dalam Pagu Indikatif yang disetujui, pagu per unit organisasi yakni Ditjen Sumber Daya Air Rp 26,53 triliun, Ditjen Bina Marga Rp 32,31 triliun, Ditjen Cipta Karya Rp 10,48 triliun, Ditjen Perumahan Rp 4,53 triliun, Ditjen Bina Konstruksi Rp 0,56 triliun, dan SIBPP sebesar Rp 1,22 triliun.
Menhub, Budi Karya, Targetkan Bandara IKN Sudah Beroperasi 1 Agustus 2024. Foto: Dok. Kemenhub
Basuki menjelaskan alasan anggaran yang disetujui jauh di bawah usulan Kementerian PUPR karena untuk memberikan ruang lebih besar untuk program pemerintahan baru, Prabowo-Gibran.
"Informasi dari Bappenas bahwa ini dikhususkan untuk baru. Jadi ada kata baru. Untuk yang seperti diindikasikan Pak Robert (Wakil Ketua Komisi V) sehingga memberikan room kepada pemerintah yang baru nanti," jelasnya.
Basuki memaparkan, tercatat anggaran Kementerian PUPR pada tahun 2013-2014 alias ketika transisi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada Presiden Jokowi, anggaran PUPR juga hanya Rp 76 triliun.
Namun begitu tahun 2015, anggaran PUPR melonjak menjadi Rp 120 triliun. Dengan begitu, dia menilai hal tersebut sudah menjadi pendekatan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bappenas sejak lama.
"Saya kira mungkin pendekatan itu yang dipakai Kemenkeu dan Bappenas dalam mendesain anggaran ini," pungkasnya.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat kunjungan kerja di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN Nusantara, Senin (6/5/2024). Foto: Fariza Rizky Ananda/kumparan
Kecilnya Pagu Indikatif Kementerian PUPR di 2025 disoroti oleh Ketua Komisi V DPR, Lasarus. Dia mempertanyakan mengapa ada penurunan yang signifikan dibandingkan pagu anggaran tahun 2024 sebesar Rp 157,73 triliun.
"Kami menduga-duga saja ini apa terkait dengan transisi pemerintahan atau mungkin juga karena ada program-program dari pemerintahan yang akan datang," tutur Lasarus.
Lasarus berharap berkurangnya anggaran Kementerian PUPR tidak membuat terbengkalainya program-program strategis yang belum tuntas di masa pemerintahan Jokowi.
"Kami berharap ada perubahan APBN nanti sehingga anggaran PUPR terutama terkait program strategis kita salah satunya jalan paralel perbatasan ini salah satunya tidak tuntas di pemerintahan Jokowi ini dan tentu jadi PR, kami harap tidak berhenti," pungkasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar