Presiden PKS Ahmad Syaikhu dan Wakil Ketua Majelis Syua PKS Hidayat Nur Wahid memberikan keterangan pers di Kantor DPP PKS Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Selasa (18/6/2024). Foto: Haya Syahira/kumparan
Jakarta menjadi daerah paling strategis dan juga daerah yang persaingannya ketat untuk Pilkada 2024. Bahkan, ada kemungkinan negara ikut campur dalam Pilgub DKI.
Hingga saat ini, siapa saja yang akan maju di Pilgub DKI masih belum fiks. Teranyar, petahana Anies Baswedan menyatakan siap kembali maju di Pilgub Jakarta dan Ridwan Kamil yang digadang-gadang akan berkontestasi di Jakarta.
Namun, ada nama Ketum PSI Kaesang Pangarep yang disebut-sebut berpotensi jadi cawagub Anies bahkan Ridwan Kamil. Di sinilah isu "cawe-cawe Jokowi" dan "lawan negara" kembali mencuat.
Soal itu, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid (HNW) menegaskan tidak boleh negara ikut campur di Pilgub DKI seperti di Pilpres 2024.
"Enggak, enggak boleh begitu. Enggak boleh ada kemungkinan demikian. Karena namanya pilkada itu satu rezim dengan pilpres, satu rezim dengan pemilu," kata HNW di DPP PKS, Jakarta, Selasa (18/6).
Ketum PSI Kaesang Pangarep usai blusukan di Jalan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Foto: Paulina Herasmaranindar/kumparan
HNW mengatakan, pelaksanaan pilkada adalah konstitusional. Sehingga tidak boleh ada pemikiran bahwa pilkada digelar untuk melawan negara.
"Pilkada kita diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara 1945 pasal 18, ayat 4. Induknya ada Lipasa 22e, ayat 1. Semuanya diatur sama. Jadi mestinya. Sekali lagi dari saya katakan, justru pilkada-pilkada ini menjadi sarana untuk menyatu padukan kembali warga bangsa yang barangkali sempat ada yang merasa terluka dalam konteks pilpres," ujarnya.
Menurutnya, pilkada bisa menghadirkan kebersamaan lewat cairnya koalisi yang akan terbentuk nanti.
"Sekali lagi menurut saya bukan karena pragmatisme politik dalam konteks pilkada. Tapi memang menghadirkan siapa calon terbaik dari partai mana pun, dari latar belakang koalisi mana pun," tegasnya.
"Hendaknya itu yang menjadi nomor satu. Jadi jangan terpatri atau kemudian dimatikan dengan kondisi kita dulu koalisi. Ke depan kita tidak boleh koalisi dengan yang lain atau harus koalisi dengan yang sama. Pilpres sudah selesai. Kita sekarang ada di rezim pilkada. Rezim pilkada ini peta di lapangannya memang juga nampak beragam-ragam," pungkasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar