Jun 6th 2024, 08:19, by Wisnu Prasetiyo, kumparanNEWS
Istana Negara Jakarta. Foto: Oryzapratama/Shutterstock
Ribuan buruh akan melakukan unjuk rasa menolak sejumlah sejumlah kebijakan pemerintah, salah satunya Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), Rabu (6/6).
Polisi pun telah menyiapkan skema pengamanan dan rekayasa lalu lintas untuk memastikan demo berjalan aman dan tertib.
Kapolres Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan rekayasa lalu lintas akan bersifat situasional, tergantung dinamika aksi di lapangan.
Kendati demikian skema rekayasa lalu lintas telah disiapkan, berikut rinciannya:
TL [Traffic Light] Harmoni ditutup, jalan yang menuju Jl. Merdeka Barat
Jalan Perwira, lalin yang mengarah Jalan Merdeka Utara di tutup
Jalan Abdul Muis dan Jalan Merdeka Selatan ditutup
[Traffic Light] Sarinah, lalin yang menuju jalan Merdeka Barat ditutup
"Apabila jumlah massa tidak banyak, lalin normal seperti biasa," sebut Susatyo saat dihubungi, Kamis (6/6).
Mengawal unjuk rasa ini, Susatyo menjelaskan ada sebanyak 1.416 personel petugas kepolisian yang akan menjaga keberlangsungan aksi yang dimulai dari Balai Kota hingga Istana Negara.
Partai Buruh dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan menggelar unjuk rasa di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Kamis (6/6) pukul 10.00 WIB besok. Unjuk rasa ini disebut akan diikuti 1.000 buruh.
"Estimasi massa yang hadir 1.000 orang dari Jabodetabek. Aksi dimulai pukul 10.00 WIB dengan titik kumpul di depan Balai Kota dan bergerak ke Istana melalui kawasan Patung Kuda," kata Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, dalam keterangannya, Rabu (5/6).
Ada 6 tuntutan utama yang akan mereka suarakan. Berikut daftarnya:
1. Tolak PP Tapera;
2. Tolak Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahal;
3. Tolak KRIS BPJS Kesehatan;
4. Tolak Omnibuslaw UU Cipta Kerja; dan
5. Hapus out sourcing tolak upah murah.
Menurut Said, kebijakan Tapera telah merugikan dan membebani buruh. Kewajiban membayar 10 hingga 20 tahun, dinilainya tak menjamin buruh bisa punya rumah.
Selain itu, Said menilai dana Tapera berpotensi rawan dikorupsi.
"Permasalahan lain adalah dana Tapera rawan dikorupsi, serta ketidakjelasan dan kerumitan pencairan dana," tandasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar