Ilustrasi pelecehan seksual di kantor. Foto: Shutter Stock
Anggota DPR RI fraksi Demokrat, Rezka Oktoberia, meminta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengusut dugaan kasus asusila yang dilakukan pejabat KPU, di antaranya yang terjadi Labuhanbatu Selatan.
"Bagaimana proses laporan dari Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Sejauh apa prosesnya karena ini teradunya adalah ketua KPU Labusel. Tetap kekerasan seksual," kata Rezka dalam rapat evaluasi dengan KPU, Bawaslu, DKPP, dan Kemendagri, Rabu (15/5).
Rezka tidak ingin laporan ini tidak ditindaklanjuti seperti tahun-tahun sebelumnya.
Ia kemudian menyoroti kasus-kasus kekerasan seksual yang dilakukan penyelenggara pemilu selama periode 2017-2023.
Komisi II DPR RI rapat dengan Mendagri hingga KPU, Rabu (15/5). Foto: Haya Syahira/kumparan
"Jumlah kekerasan seksual ini juga data kita sebagai mitra dari mereka yang ada di Komisi II, ks di lingkungan penyelenggara pemilu 2017-2023 ada 29 kasus," kata Rezka.
"24 di antaranya pemberhentian tetap. Jadi termasuk hari ini teman-teman sudah nyanpaikan semua jangan hanya keras terakhir keras terakhir. Abis itu lembek lagi pak. Setengah keras," lanjutnya.
Dia mendesak agar laporan ini ditindak sampai tuntas untuk membuktikan bahwa DKPP tegas.
"Jadi kita ini butuh ketegasan. Jadi sekali lagi DKPP Komisi II sangat mengantensi laporan yang akhir-akhir ini banyak sekali kami dengarkan dari itu media ataupun laporan yang masuk ke kami komisi II," pungkasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar