Mar 21st 2024, 00:40, by Mirsan Simamora, kumparanNEWS
Paslon nomor urut 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar bersama Ketum Partai NasDem Surya Paloh dan Mantan Wapres Jusuf Kalla usai menggelar buka bersama di Jalan Brawijaya, Jakarta, Rabu (20/3/2024). Foto: Haya Syahira/kumparan
Ketua Umum NasDem bicara terkait posisi partainya dalam wacana pengguliran hak angket Pemilu 2024 di DPR. Paloh memastikan hak angket sebagai jalan yang sesuai dengan hak konstitusi oleh para anggota dewan.
"Kalaupun NasDem mendorong hak angket itu semata-semata karena penghormatan kepada hak konstitusional yang dimiliki oleh seluruh anggota dewan," kata Paloh di Tower NasDem, Rabu (20/3).
Meski begitu, Paloh menyebut, pelaksanaan demokrasi di Indonesia tak lagi berdasarkan musyawarah dan mufakat. Melainkan suara terbanyak.
"Ini baru kita pikirkan bersama. Karena apa, demokrasi yang ada pada saat ini tidak lagi mengedepankan asas musyawarah dan mufakat, tapi suara terbanyak," jelasnya.
Paloh juga menyadari bahwa hak angket memerlukan dukungan partai yang besar di DPR. Untuk itu, NasDem akan mengamati jalannya hak angket. Termasuk PDIP yang dianggap sebagai inisiator hak angket.
"Jadi kami serahkan pada kawan-kawan yang ingin meneruskan hak angket, tentu NasDem amat sangat menaruh rasa simpati dan respect. Bagaimana sikap Nasdem? Kami akan evaluasi. Kami lihat dulu satu per satu, partai yang lebih besar dalam posisinya di Dewan Perwakilan Rakyat hari ini, bukan NasDem sebagai partai terbesar," imbuhnya.
"Bahkan rekan-rekan dari PDIP yang pertama sekali mengambil inisiatif untuk menggulirkan hak angket. Nah kita lihat ini sejauh mana progresnya berjalan," pungkasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar