Capres nomor urut 01 Anies Baswedan, Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo saat Debat Kelima Pilpres 2024 di Jakarta Convention Centre (JCC), Jakarta, Minggu (4/2/2024). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan
Debat pamungkas Pilpres 2024 turut membahas soal mahalnya Uang Kuliah Tunggal (UKT). Bahkan capres nomor urut 01 Anies Baswedan, menyinggung soal munculnya opsi penyelesaian biaya UKT harus melalui skema pinjaman online (pinjol) yang saat ini mencuat.
Hal tersebut terdapat dalam pertanyaan yang dilayangkan oleh Anies kepada capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo. Anies menilai seharusnya kampus merdeka dan memerdekakan.
"Kampus merdeka itu baik, tapi bukan berarti merdeka untuk menaikkan ongkos. Bukan berarti menggunakan segala cara untuk bisa mendapatkan dana dari mahasiswanya," kata Anies di JCC Senayan, Minggu (5/2).
"Ah belakangan kita mendengar fenomena ini, bahkan ada yang kesulitan membayar UKT sampai harus, malah dianjurkan untuk menyelesaikan lewat pinjol," sambungnya.
Anies kemudian meminta pendapat Ganjar soal kondisi mahalnya biaya perguruan tinggi tersebut. Ganjar pun menjawab.
"Yang pertama, hentikan liberalisasi pendidikan. Hentikan hari ini. Berikanlah kepada para mahasiswa kita proporsi yang benar. Kenapa Ganjar-Mahfud punya program satu keluarga miskin, satu sarjana agar mereka tidak direpotkan pada persoalan ini," kata Ganjar.
"Dan Pak Anies tadi betul, ikhtiar para mahasiswa hari ini agar dia tetap bisa sekolah adalah ngutang. Dan pinjol ternyata menjadi problem dan saya sepakat kami diskusi beberapa waktu lalu dengan para mahasiswa di Yogya, ini menjadi cerita utama," sambungnya.
Ganjar pun membeberkan salah satu diskusi dengan mahasiswa di Yogya. Begini aspirasi mahasiswa tersebut:
"Pak Ganjar, apa kemudian yang bisa kita dapatkan ketika kemudian kita harus memacu diri agar nasib kami jauh lebih baik? Karena kami tidak bisa mendapatkan akses yang mudah di situ."
Capres dan Cawapres nomor urut 03 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD saat Debat Kelima Pilpres 2024 di Jakarta Convention Centre (JCC), Jakarta, Minggu (4/2/2024). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan
Ganjar pun menceritakan pengalaman seniornya dulu, termasuk kakaknya sendiri, yang membayar kuliah dengan skema 'Kredit Mahasiswa Indonesia'.
"Kalau tidak salah kakak saya sampai hari ini ijazahnya tidak pernah diambil juga. Karena itu dia lulus menggunakan kredit yang sangat murah diberikan skema oleh pemerintah dan modelnya seperti Yarnen. Mbayarnya setelah panen. Panennya apa? Ketika dia sudah lulus," ucapnya.
"Maka liberalisasi yang mesti dihentikan ini menurut saya mesti juga diimbangi dengan proporsionalitas kepada mana yang mampu dan mana yang kurang mampu," sambungnya.
Anies tampak sepakat dengan jawaban Ganjar. Dia pun menambahkan dengan penjelasan pentingnya pendidikan tinggi untuk meningkatkan perekonomian rakyat.
"Bagus Pak Ganjar. Kami teruskan. Jadi kami melihat pendidikan tinggi sebagai supplier pembentukan kelas menengah Indonesia. Negara harus menempatkan pendidikan tinggi itu sebagai eskalator sosial ekonomi. Jadi kalau cara pandangnya begitu, maka biaya pendidikan tinggi ada dua penyedianya: Satu orang tua; satu negara," ucap Anies.
"Nah unsur negara harus lebih besar. Negara ambil alih biaya itu. Bukan justru malah dibebankan ke universitas supaya apa? Dosen, pimpinan universitas, bekerja pada pendidikannya, pengajarannya, penelitiannya, pengabdian masyarakat. Biayanya negara yang masuk. Ini sebagai investasi," pungkasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar