Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron berjalan memasuki gedung usai ditangkap oleh KPK, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (7/12/2022). Foto: Rivan Awal Lingga/ANTARA FOTO
Bupati Bangkalan, Abdul Latif Amin Imron, resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus tersangka jual beli jabatan. KPK juga langsung menahan Latif dan 5 tersangka lainnya.
Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan para tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan.
Berikut 6 tersangka yang ditahan:
Bupati Bangkalan, Abdul Latif Amin Imron, ditahan di Rutan KPK di Gedung Merah Putih
Hosin Jamili selaku Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemkab Bangkalan, ditahan di Rutan KPK di Kavling C1
Wildan Yulianto selaku Kadis PUPR Pemkab Bangkalan, ditahan di Rutan KPK pada cabang Pomdam Jaya Guntur
Salman Hidayat selaku Kadis Perindustrian dan Tenaga Kerja Pemkab Bangkalan, ditahan di Rutan KPK di Kavling C1
Achmad Mustaqim selaku Kadis Ketahanan Pangan Pemkab Bangkalan, ditahan di Rutan PK pada cabang Pomdam Jaya Guntur
Agus Eka Leandy selaku Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Pemkab Bangkalan, ditahan di Rutan KPK pada cabang Pomdam Jaya Guntur
"Penyidik melakukan penahanan, jadi penahanan dilakukan karena bukti yang cukup para tersangka masing-masing selama 20 hari ke depan," kata Firli saat jumpa pers, Kamis (8/12) dini hari.
Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron. Foto: Kominfo Bangkalan/HO ANTARA
Dalam kasus ini, Latif diduga menerima suap terkait jual beli jabatan di Pemkab Bangkalan. Melalui orang kepercayaannya, Latif mematok sejumlah uang kepada setiap ASN yang berkeinginan untuk bisa dinyatakan lulus terpilih dan lulus dalam seleksi jabatan tersebut.
Menurut Firli, biaya tersebut dipatok bervariasi. Mulai Rp 50 juta hingga Rp 150 juta.
"Mengenai besaran fee yang diberikan dan diterima tersangka Bupati Bangkalan melalui orang kepercayaannya bervariasi sesuai dengan posisi jabatan yang diinginkan," kata dia.
"Untuk dugaan besaran fee tersebut dipatok di antara berkisar Rp 50 juta sampai Rp 150 juta yang teknis penyerahannya secara tunai melalui orang kepercayaan tersangka Bupati Bangkalan," sambungnya.
Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron berjalan memasuki gedung usai ditangkap oleh KPK, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (7/12/2022). Foto: Rivan Awal Lingga/ANTARA FOTO
Lebih lanjut, Firli mengatakan Latif juga diduga menerima sejumlah uang lain dalam pengaturan beberapa proyek di seluruh dinas di Pemkab Bangkalan, yang nilainya berkisar 10 persen dari setiap anggaran proyek.
"Jumlah uang yang sampai hari ini telah diterima oleh tersangka Bupati Bangkalan melalui orang kepercayaannya setidaknya berkisar Rp 5,3 miliar," jelas Firli.
KPK menjerat tersangka Hosin Jamili, Wildan Yulianto, Salman Hidayat, Achmad Mustaqim, dan Agus Eka Leandy, sebagai pemberi suap melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Sedangkan Bupati Bangkalan, Abdul Latif Amin Imron, sebagai penerima suap melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar