Dec 9th 2022, 12:25, by Aprilandika Pratama, kumparanNEWS
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas meresmikan 26 mal pelayanan publik (MPP) secara serentak disaksikan Wapres Ma'ruf Amin di Istana Wapres, Jakarta, Senin (5/12/2022). Foto: Dok. KemenPANRB
Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyoroti adanya pengambil keputusan yang tak memikirkan kepentingan orang banyak. Kondisi tersebut akan memberi dampak negatif pada kesejahteraan masyarakat, sebab kebijakan hanya menguntungkan salah satu pihak.
Menurutnya, negara mana pun dengan sumber daya melimpah, namun aturan mainnya lumpuh dan penegakan hukumnya tumpul, maka tidak akan mungkin menikmati kemakmuran.
"Kekayaan yang hanya dirayakan oleh orang-orang yang memiliki akses terhadap pengambilan keputusan, menyebabkan alokasi sumber daya jatuh kepada segelintir orang sehingga umat tidak tersentuh oleh nikmat kesejahteraan," ujar Ma'ruf dalam sambutannya di acara Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Jumat (9/12).
"Korupsi kebijakan mengubah alokasi sumber daya dari yang seharusnya diproduksi demi kepentingan publik, dibajak demi memuaskan oligarki. Akibatnya, kemelaratan menjadi hamparan negeri," kata Ma'ruf.
Melihat kondisi tersebut, Ma'ruf menganggap upaya pemberantasan korupsi seharusnya dapat diarahkan pada perubahan perilaku pemerintah dan masyarakat. Salah satunya, mengubah perilaku koruptif menjadi perilaku yang jujur, bersih, dan berintegritas.
Perubahan perilaku yang muncul dari dalam diri individu akan lebih menjamin kesuksesan kita dalam memberantas korupsi daripada ancaman hukuman yang berat," ucap Ma'ruf.
Di samping itu, pemerintah sebagai instansi tertinggi suatu negara harus mampu menerapkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih dari segala bentuk praktik korupsi.
Sehingga potensi sumber daya apa pun yang dimiliki suatu negara dapat dimanfaatkan secara maksimal bagi kesejahteraan masyarakat.
"Perjuangan kita untuk pulih dari krisis, yang disebabkan oleh munculnya beragam tantangan baru di bidang ekonomi, politik, sosial, dan lingkungan hidup, hanya akan berhasil kita menangkan apabila kita menerapkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik dan bebas dari korupsi," ungkap Ma'ruf.
"Sumber daya yang bernilai tinggi mesti kita kelola dan gunakan demi kepentingan rakyat, bukannya malah memperkaya individu, kelompok, atau pun korporasi," lanjut Ma'ruf.
Melalui gelaran Hakordia tahun 2022 ini, Ma'ruf berharap seluruh kementerian lembaga hingga pemerintah daerah dapat bersinergi satu sama lain. Khususnya dalam menjalankan rencana kerja tahun 2023 mendatang.
"Saya berharap semangat dari tema 'Indonesia Pulih, Bersatu Berantas Korupsi' menjadi penguat komitmen dan langkah dari seluruh Kementerian, Lembaga, serta Pemerintah Daerah untuk menjalankan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, yang mengambil tema 'Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan'," tandasnya.
Peringatan Hakordia 2022 dihadiri sejumlah tokoh, antara lain mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua DPD La Nyalla Mattalitti, Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin dan sejumlah menteri.
Pimpinan serta Dewas KPK pun hadir. Termasuk para pejabat struktural KPK.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar