Oct 3rd 2024, 19:31, by Nicha Muslimawati, kumparanBISNIS
Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti kepada wartawan di The Stone Legian, Bali pada Kamis (3/10/2024). Foto: Argya D. Maheswara/kumparan
Manajemen utang menjadi salah satu hal penting dalam sistem perbendaharaan suatu negara. Nantinya, ASEAN Treasury Forum (ATF) juga akan berfokus pada topik bahasan soal manajemen utang.
"Jadi kita bertahap. Jadi tahap pertama ini empat ini. Tapi empat ini bukan berarti yang tadi debt management jadi dijauhkan ya. Karena pada saat kita mengatur cash managament, yang namanya debt kan enggak bisa dihindarkan. Ini jadi satu kesatuan," kata Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Astera Primanto Bhakti kepada wartawan di The Stone Legian, Bali pada Kamis (3/10).
Sebelumnya Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono atau yang akrab disapa Tommy, juga menyebut beberapa fokus yang akan muncul sebagai bahan diskusi ATF dalam beberapa waktu mendatang adalah manajemen pengeluaran publik, manajemen kas pemerintah, statistik keuangan pemerintah, dan digitalisasi manajemen keuangan publik.
Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono dalam ASEAN Treasury Forum (ATF) 2024 di Denpasar, Bali pada Kamis (3/10). Foto: Dok. Kemenkeu
Setelah bahasan mengenai manajemen keuangan negara serta beberapa bahasan lainnya, ATF akan membahas mengenai manajemen utang. Astera juga bilang suatu bahasan tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat karena banyak keunikan yang dimiliki masing-masing negara ASEAN.
Nah cuman kalau kita mau bicara secara panjang lebar dan dalam, yang untuk bagian itu (manajemen utang) memang ini nanti jadi the next agenda gitu. Jadi sekarang kita baru bicara umum nih, karena terus terang aja enggak gampang (manajemen utang). Tadi ya dengan berbagai keunikan negara-negara ASEAN, ini tidak mudah kita untuk membuat suatu standar," lanjutnya.
Pemerintah Indonesia tercatat telah menarik utang baru Rp 347,6 triliun hingga akhir Agustus 2024. Angka ini setara 53,6 persen dari target APBN 2024 sebesar Rp 648,1 triliun.
Mayoritas pembiayaan utang yang berasal dari penerbitan SBN secara neto mencapai Rp 310,4 triliun. Angka itu setara dengan 46,6 persen dari target 2024 sebesar Rp 666,4 triliun.
"Tentu dengan pendanaan APBN yang lebih besar, kita realisasi Rp 310,4 triliun, tapi seperti yang telah disampaikan tadi kami menerima incoming inflow dari pasar SBN," ungkap Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara.
Pembiayaan utang yang berasal dari pinjaman tercatat sebesar Rp 37,2 triliun. Sementara pembiayaan nonutang tercatat minus Rp 55,7 triliun.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar