Bahlil Akui Belum Ada Investasi Asing di IKN, Dulu Sebut Sudah Rp 50 Triliun

kumparan - #kumparanAdalahJawaban

Bahlil Akui Belum Ada Investasi Asing di IKN, Dulu Sebut Sudah Rp 50 Triliun Jun 13th 2024, 07:37, by Muhammad Darisman, kumparanBISNIS Proyek Gedung Kantor Presiden di Kawasan Istana, IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Foto: kumparan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia memberikan penjelasan yang berbeda mengenai investasi asing yang masuk ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Rapat Kerja Komisi VI DPR RI pada Selasa (12/6). Pada akhir tahun lalu, Bahlil mengatakan sudah ada investor asing yang masuk ke IKN dengan nilai investasi sebesar Rp 50 triliun. "Yang dari luar Indonesia sekarang sudah deal investasi yang sudah masuk hampir kurang lebih sekitar Rp 50 triliun," ungkapnya saat ditemui di Perpustakaan Nasional, Sabtu (23/12). Ketika Rapat Kerja Komisi VI DPR RI, Bahlil mengatakan belum ada investor asing yang masuk ke IKN. Selain dari pendanaan APBN, Bahlil bilang seluruh fasilitas dan infrastruktur di IKN Tahap I masih didanai oleh investor lokal. Bahlil beralasan penanaman modal asing (PMA) di IKN baru akan masuk di pembangunan IKN Tahap II, alias setelah upacara 17 Agustus 2024. Dia mengakui, sejauh ini memang belum ada kepastian investasi asing itu. "Kalau ditanya kenapa belum ada investasi asing? Desain kita itu adalah cluster pertama ini selesai, yang disebut dengan jalan utama ya, lingkaran satu. Sudah selesai, baru masuk investasi asingnya itu di lingkaran kedua, tahap kedua," jelasnya Bahlil menyatakan bahwa pemerintah sudah melakukan enam kali groundbreaking, yang seluruhnya adalah penanaman modal dalam negeri (PMDN). Namun, infrastruktur IKN yang belum rampung 100 persen menjadi alasan belum ada groundbreaking dari asing. Meski begitu, dia mengakui sudah ada komunikasi dengan investor asing yang berminat masuk ke IKN. Namun, pemerintah menekankan bahwa mereka baru bisa memulai pembangunan setelah upacara Bahlil enggan membeberkan daftar perusahaan mana saja yang telah berkomunikasi dengan pemerintah dan kapan nota kesepahamannya akan diteken. Dia hanya menawarkan jawaban tertulis kepada Komisi XI DPR. "Tapi kita katakan bahwa setelah tanggal 17 Agustus baru kita lihat, karena infrastruktur mereka di cluster kedua itu baru bisa clear," katanya. Media files: 01j004bxh53we370ha4t3tw908.jpg (image/jpeg)

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com. By using Blogtrottr, you agree to our policies, terms and conditions. If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions.