Wakil Presiden Ma'ruf Amin meninjau Kedubes RI di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Foto: BPMI Setwapres
Di sela kegiatan di Abu Dhabi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyempatkan diri meninjau ruang pelayanan di KBRI Abu Dhabi di Al Yaqout Street, Embassies District, Plot 42, Sector W59-02, Uni Emirat Arab (UEA). Salah satu ruangan yang ditinjau Ma'ruf adalah Ruang Penampungan PMI.
Ma'ruf pun sempat berbincang dengan sejumlah PMI yang hadir. Mereka bercerita kepada Ma'ruf tentang pengalaman selama bekerja di UEA.
"Iya, ini mau pulang. Tapi belum dibayar [upah kerja oleh agen]," ungkap Yuni, PMI asal Jakarta, Senin (5/2).
Mendengar itu, Ma'ruf langsung memberi arahan kepada jajaran KBRI Abu Dhabi untuk dapat menyelesaikan hal itu dan memberikan perlindungan terbaik. Ia mengingatkan, jangan sampai keringat yang sudah keluar tidak dibayarkan.
"Tolong dibantu urus, ya," kata Ma'ruf kepada jajaran KBRI Abu Dhabi.
"Baik, Pak," jawab mereka.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin meninjau Kedubes RI di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Foto: BPMI Setwapres
PMI asal Indramayu, Syeni, juga bercerita jika memiliki modal dan pendampingan ingin membuka usaha dan mendapatkan penghasilan di Indonesia.
"Insyaallah tidak [ingin kembali menjadi PMI]. Kalau punya modal pengin usaha di rumah," ungkap Syeni.
Ma'ruf kemudian memberi semangat dan menyampaikan di Indonesia saat ini juga telah banyak pendampingan untuk tenaga kerja. Ia meminta para PMI tetap semangat baik dalam mencari nafkah di luar negeri maupun di Indonesia.
"Saya temukan di Banyuwangi ada pernah pekerja migran di Saudi. Kemudian [ketika kembali di tanah air] dilatih untuk melakukan produksi [UMKM] sendiri terus dia jual. Waktu itu dilakukan latihan," ungkap Ma'ruf.
"Saya doakan ibu-ibu kembali ke Indonesia dengan selamat, dapat berkumpul bersama keluarga, dan mendapatkan penghasilan yang baik," lanjutnya.
Lebih lanjut, Ma'ruf memastikan pemerintah akan terus memberikan perlindungan yang terbaik kepada PMI. Aturan perlindungan maupun moratorium dengan negara-negara yang menerima PMI akan selalu dievaluasi.
"Mengenai masalah tenaga kerja atau migran kita sudah evaluasi terus. Karena itu, ada beberapa negara yang moratorium kalau perlindungan buruh migran itu tidak terjalin. Sehingga perlu ada kesepakatan-kesepakatan antara Indonesia dan negara penerima di luar negeri," jelasnya.
Hal yang sama, lanjut Ma'ruf, juga harus diterapkan di UEA. Apalagi, hubungan Indonesia dan UEA terjalin sangat baik.
"Jaminan-jaminan itu ada aturannya termasuk di UEA. Bahwa hubungan kita baik secara diplomatik, pemerintah bagus, tapi untuk buruh migran harus ada peraturan-peraturannya. Sudah diatur antara Kemlu dan Kemnaker," pungkasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar