Dec 8th 2022, 17:23, by Akbar Maulana, kumparanBISNIS
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Dirut Bulog, Budi Waseso, meninjau beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Rabu (18/3). Foto: Dok. Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden
Pemerintah kembali membuka izin impor beras. Penugasan ini diberikan Kementerian Perdagangan ke Perum Bulog dengan kuota 500 ribu ton. Sebanyak 200 ribu ton beras digunakan untuk menutup kekurangan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Bulog.
Indonesia terakhir kali melakukan importasi beras umum melalui penugasan Bulog adalah pada 2018 silam, yakni sebesar 1,8 juta ton. Atas prestasi Jokowi di mana empat tahun Indonesia tak importasi, Pemerintah Indonesia Agustus ini meraih penghargaan swasembada beras dari International Rice Research Institute (IRRI).
Namun sayangnya prestasi Jokowi itu harus terhenti tahun ini. Ketua Umum Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi), Sutarto Alimoeso menilai bocornya keran impor akhir tahun ini ada kaitannya dengan kesalahan strategi pemerintah mengelola beras dalam negeri.
Sutarto menjelaskan, setiap akhir tahun Indonesia memang selalu membutuhkan pasokan beras karena sedang pada musim tanam. Biasanya, pada periode ini CBP digelontorkan pemerintah untuk memenuhi beras di pasar. Namun tahun ini justru sebaliknya, pemerintah kelimpungan mencari pasokan beras untuk dijadikan bantalan pangan.
Seorang buruh angkut melakukan bongkar muat beras di Gudang Bulog Cisaranten Kidul Sub Divre Bandung, Jawa Barat, Kamis (20/10/2022). Foto: Raisan Al Farisi/Antara Foto
Berdasarkan data BPS, semestinya Indonesia surplus 1,70 juta ton. Namun, porsi terbesar beras tersebut ada di rumah tangga. Sementara pasokan beras yang beredar di penggilingan dan pedagang, jumlahnya minor.
Sutarto mengatakan, derasnya isu bahwa pemerintah akan serap beras besar-besaran di akhir tahun membuat gabah harganya melonjak. Selain karena pasokan akhir tahun yang memang sedikit, itu juga yang dia lihat berkontribusi melambungkan harga beras. Menurutnya, pemerintah tak akan kelabakan bila gejolak beras bisa diprediksi jauh hari.
"Impor ini sebenarnya harusnya sudah bisa diprediksi sejak Juni lalu. Yang kedua, kalau sejak bulan lalu dihitung kurang, lalu impor, seyogyanya bulan-bulan ini, atau sejak bulan lalu bahkan Oktober yang naiknya mulai tak karuan, itu harusnya sudah mulai dilepas," kata Sutarto kepada kumparan, Kamis (8/12).
Pihaknya melihat, impor beras adalah sebuah hal tak terhindari untuk mengantisipasi lonjakan harga beras yang terjadi di dalam negeri. Biasanya untuk menekan harga beras di akhir tahun, pemerintah menggelontorkan beras pemerintah, tapi saat ini, Bulog juga bingung cari beras dari mana.
Presiden Jokowi melakukan peninjauan panen raya petani padi yang sawahya terletak di sekitar kawasan Jln Bango Dua-Widasari, Bangodua, Indramayu. Foto: Dok. Agus Suparto
Menurut Sutarto, pemerintah kurang cermat menghitung ketersediaan beras dalam negeri. Adapun bila diperlukan impor, semestinya itu dilakukan pertengahan tahun, sehingga pada Oktober pemerintah berperan mengisi pasokan beras di pasar, bukan seperti sekarang yang turut kesulitan mencari pasokan.
"Kurang tepat strateginya, kurang tepat waktunya, Karena waktu sekarang justru harus lepas cadangan. Strategi yang dilakukan pemerintah kan bulan-bulan ini beli dengan harga pasar untuk stok. Padahal stok di pasar rendah, tapi malah dipaksa beli, kan pasti jadi naik. Itu strategi yang harus diperbaiki," pungkasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar