Search This Blog

Anggota Komisi II DPR Minta WFH Jangan Mepet Weekend: Akan Muncul Moral Hazard

kumparan - #kumparanAdalahJawaban
 
Anggota Komisi II DPR Minta WFH Jangan Mepet Weekend: Akan Muncul Moral Hazard
Mar 27th 2026, 17:34 by kumparanNEWS

Romy Soekarno, kader PDIP yang juga keponakan Megawati. Foto: Instragram/@romysoekarno
Romy Soekarno, kader PDIP yang juga keponakan Megawati. Foto: Instragram/@romysoekarno

Anggota Komisi II DPR RI, Romy Soekarno, mengingatkan rencana kebijakan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan perlu dirancang secara hati-hati.

Ia menilai penempatan WFH yang berdekatan dengan akhir pekan berpotensi menimbulkan moral hazard.

"Jika WFH ditempatkan pada hari yang berdekatan dengan akhir pekan, khususnya Jumat, maka akan muncul moral hazard berupa kecenderungan menjadikannya sebagai long weekend," kata Romy, Jumat (27/3).

"Ini berpotensi meningkatkan mobilitas, bukan menurunkannya. Artinya, tujuan penghematan BBM bisa meleset," tambahnya.

Menurutnya, kondisi tersebut justru bisa meningkatkan mobilitas masyarakat dan berpotensi mengganggu tujuan penghematan bahan bakar minyak (BBM).

Sejumlah pengendara melintas saat penerapan WFH di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Senin (1/9/2025). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
Sejumlah pengendara melintas saat penerapan WFH di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Senin (1/9/2025). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Soroti Kinerja Birokrasi

Romy juga menilai kebijakan WFH dapat berdampak pada kinerja birokrasi jika tidak diatur dengan baik.

"Pengambilan keputusan bisa menjadi lebih lambat, koordinasi tidak seefektif tatap muka, dan sering terjadi fragmentasi komunikasi," ujarnya.

Ia menambahkan, berkurangnya interaksi langsung dapat memengaruhi soliditas tim, terutama dalam pelayanan publik.

"Negara tidak boleh memberikan layanan yang setengah hadir kepada masyarakat," kata Romy.

Usul WFH di Tengah Pekan

Romy berpandangan, jika kebijakan tetap diterapkan, pemerintah sebaiknya memilih hari yang netral di pertengahan minggu.

Selain itu, sistem pengawasan kinerja perlu diperkuat dan kebijakan harus mempertimbangkan pengecualian bagi sektor pelayanan publik strategis.

"Kebijakan publik harus mempertimbangkan keseimbangan antara efisiensi dan kualitas," ujarnya

Media files:
01k41t5tewrznaka0rneavkr1j.jpg image/jpeg,
You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com. By using Blogtrottr, you agree to our policies, terms and conditions.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar