Sejumlah siswa menyantap makanan program Makan Bergizi Gratis di Pulo Gadung, Jakarta Timur, Senin (3/2/2025). Foto: BPMI Setpres
Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, memaparkan solusi untuk perbaikan makan bergizi gratis (MBG).
Hal itu disampaikan dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI, Rabu (1/10).
Berikut rangkumannya.
Kurikulum Khusus MBG
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengikuti rapat kerja bersama Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10/2025). Foto: Rivan Awal Lingga/ANTARA FOTO
Menkes Budi Gunadi Sadikin menyebut pelajaran gizi dan keamanan pangan masuk menjadi mata pelajaran wajib di kurikulum sekolah. Alasannya, agar anak bisa mengetahui ketika kualitas makan bergizi gratis (MBG) yang dibagikan sudah tidak bagus.
"Kita sejak dulu waktu stunting kan sudah bikin Kurikulum Merdekanya sama Pak Nadiem (Makarim). Beberapa kurikulum-kurikulum kesehatan dibikin bersama-sama dengan Mendikdasmen dulu yang kita masukan ke kurikulum merdeka belajar. Sehingga mendidik anak-anak kita mengenai gizi dan keamanan makanan," ucapnya.
"Nah saya udah ngomong sama Menteri Dikdasmen kalau bisa yang mengenai keamanan pangan dan gizi dimasukin bukan hanya Merdeka Belajar, itu kan bisa milih, ini dimasukin sebagai wajib," tambahnya.
Menurutnya, dengan begitu, nantinya fungsi kontrol kasus keracunan MBG bisa menjadi lebih baik lagi. Materi-materinya, menurut Budi, sudah disusun oleh Kemendikdasmen.
Tata Kelola MBG Diharapkan Diteken Prabowo Minggu Ini
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin (kiri) bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana (kanan) mengikuti rapat kerja bersama Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10/2025). Foto: Rivan Awal Lingga/ANTARA FOTO
Presiden Prabowo Subianto menyiapkan Perpres terkait Tata Kelola Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini demi mencegah keracunan massal yang belakangan terjadi.
"Sekarang ini sedang diselesaikan terkait Perpres Tata Kelola Makan Bergizi yang mudah-mudahan minggu ini sudah ditandatangani oleh Bapak Presiden," kata Dadan.
Ia menyebut, dukungan Prabowo untuk program ini tak setengah-setengah. Oleh karenanya, perbaikan terus dilakukan. "Karena ini dukungan terhadap Program makan bergizi sudah sangat urgent dilakukan, tidak hanya masalah keamanan, sanitasi, higienis, penanganan korban, tapi juga kebutuhan rantai pasok yang semakin besar," ujar dia.
Tingkatkan Kualitas Dapur MBG
Proses produksi MBG di SPPG Babakan Madang 02, Kabupaten Bogor. Foto: Instagram/@sppgbabakanmadang02
Dadan menambahkan, untuk evaluasi lainnya, dapur MBG atau Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) akan ditingkatkan kualitasnya. Khususnya soal tukang masaknya.
"Nah kemudian dari kejadian-kejadian ini kita juga melihat bahwa di beberapa SPPG yang baik itu rata-rata memiliki juru masak yang terlatih," kata Dadan.
Test Kit MBG untuk Cegah Keracunan
Berbagai menu MBG yang disajikan di SD Muhammadiyah Pasir Lor, UPK Purwokerto Barat. Foto: Dok. Istimewa
Makan Bergizi Gratis (MBG) jadi salah satu program yang turut didukung oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Terkini, BRIN akan riset membuat test kit MBG untuk mencegah keracunan.
"Kalau untuk MBG kami juga berkontribusi, khususnya saat ini kami fokus untuk yang pertama itu test kit ya, test kit untuk mencegah keracunan," kata Kepala BRIN Laksana Tri Handoko ditemui di UGM, Rabu (1/10).
Test kit tersebut untuk mengecek MBG apakah sudah basi atau belum. Diharapkan alat ini bisa diterapkan tahun 2026 mendatang.
"Untuk ngecek ini (makanan) sudah busuk atau tidak ya, gitu. Tapi itu moga-moga tahun depan bisa jadilah ya. Kemudian yang kedua terkait hilirisasi tadi, kami melakukan ekstraksi dari komunitas pertanian supaya dia lebih lama bisa disimpan," bebernya.
KemenHAM Akan Teken MoU dengan BGN untuk Awasi MBG
Menteri HAM Natalius Pigai memberikan keterangan pada konferensi pers terkait isu terkait Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Rabu (1/10/2025). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) akan menjalin nota kesepahaman alias MoU dengan Badan Gizi Nasional (BGN) terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menteri HAM, Natalius Pigai, menjelaskan dengan MoU ini pihaknya bisa melakukan pengawasan terhadap proses pelaksanaan MBG.
"Untuk pengawasan pelaksanaan oleh Kementerian akan dilakukan setelah minggu depan kami MoU, drafnya sudah selesai. Jadi pengawasannya akan mulai setelah MoU selesai," kata Pigai di kantornya, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (1/10).
Meski begitu, Pigai mengatakan pihaknya sudah melakukan pengecekan secara mandiri usai maraknya kejadian keracunan akibat MBG di sejumlah wilayah.
Dari hasil temuannya, ada 2 inti masalah yang terjadi dalam pelaksanaan program ini. Salah satunya terkait proses produksi makanan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar