UNDP Perkuat Kepemimpinan Hakim Perempuan di Indonesia Lewat Kolokium

kumparan - #kumparanAdalahJawaban

Aug 15th 2025, 08:00 by kumparanWOMAN

Dalam menjalankan tugasnya, para hakim perempuan menghadapi banyak tantangan. Mulai dari bias gender, tekanan publik, sampai tuntutan etika yang tinggi.

Untuk itulah United Nations Development Programme (UNDP) dan Mahkamah Agung Republik Indonesia, menyelenggarakan "Judicial Leadership Colloquium for Women Judges in Indonesia" pada 11-12 Agustus 2025 di Jakarta.

Kolokium yang berlangsung selama dua hari ini mempertemukan 45 hakim perempuan terpilih dari pengadilan negeri dan pengadilan tinggi di seluruh Indonesia, termasuk Ketua Pengadilan, Hakim Senior, dan Hakim Agung.

Kolokium ini merupakan bagian dari proyek regional "Shift Underway: Promoting Women's Leadership in the Judiciary in Asia", yang dilaksanakan di Indonesia, Thailand, Republik Demokratik Rakyat Laos, dan Bangladesh di bawah naungan UNDP dan Global Gender Justice Platform, UN Women.

Didukung oleh Kerajaan Belanda dan Kementerian Federal Jerman untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan, inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat sistem peradilan dengan membekali hakim perempuan dengan keterampilan kepemimpinan melalui pelatihan praktis, pembelajaran dari kasus nyata dan pendekatan yang telah terbukti, serta kesempatan berjejaring dengan rekan sejawat dari negara lain.

Dorongan untuk Kesetaraan Gender di Pengadilan

Kolokium ini dirancang untuk menyediakan platform unik bagi para peserta untuk berbagi pengalaman pribadi, membahas cara-cara praktis untuk mengatasi tantangan yang dihadapi perempuan di bidang peradilan, dan bekerja sama dalam rencana untuk mempromosikan kesetaraan gender dalam sistem peradilan.

"Kolokium ini bertujuan untuk mentransformasi institusi dari dalam," ujar Sujala Pant, Deputy Resident Representative UNDP Indonesia dalam keterangan tertulis yang diterima kumparanWOMAN, Kamis (14/8).

Menurut Sujala, kepemimpinan perempuan dalam sistem peradilan merupakan hal penting. Partisipasi aktif dan kepemimpinan perempuan dalam peradilan memungkinkan sistem secara keseluruhan menjadi lebih representatif, lebih inklusif terhadap berbagai kebutuhan dan perspektif, dan juga lebih adil.

Senada, dalam pidato utamanya, Dr. Nani Indrawati, Hakim Agung di Mahkamah Agung RI dan Ketua Badan Perhimpunan Hakim Perempuan Indonesia (BPHPI) juga menekankan pentingnya inisiatif ini.

Menurut Nani, pembentukan Badan Perhimpunan Hakim Perempuan Indonesia (BPHPI) pada 2023 menandai tonggak bersejarah bagi peradilan Indonesia. Badan ini bukan sekadar perkumpulan, melainkan platform solidaritas dan pemberdayaan.

"Melalui program pendampingan, refleksi etika, dan dialog kebijakan, kami memastikan suara perempuan menjadi bagian dari suara keadilan di Indonesia. Kemitraan BPHPI dengan UNDP dan mitra lainnya sangat penting untuk membangun sistem peradilan yang tidak hanya kokoh secara hukum, tetapi juga responsif secara sosial dan kuat secara etika," ujarnya.

Dari Teori ke Praktik

Pada hari pertama Kolokium, fasilitator Francesca Del Mese dari Inggris memandu peserta melalui sesi pelatihan interaktif tentang kepemimpinan peradilan, gaya kepemimpinan pribadi, pengambilan keputusan etis, dan integritas kelembagaan.

Studi kasus dan diskusi kelompok memungkinkan peserta untuk merefleksikan perjalanan kepemimpinan mereka dan mengidentifikasi perangkat untuk mengatasi hambatan serta mendorong reformasi di pengadilan masing-masing.

Pada hari kedua, melalui diskusi panel dan lokakarya berbasis skenario, para peserta mengeksplorasi dampak pengawasan media, pelecehan daring, dan tekanan psikososial terhadap independensi peradilan.

Program ini juga menyoroti praktik terbaik dari yurisdiksi lain, termasuk pertukaran virtual dengan Hakim Aisha Shujune Muhammad dari Republik Maladewa, dan mendukung peserta dalam mengembangkan strategi ketahanan dan kesejahteraan untuk kepemimpinan yang berkelanjutan.

Di akhir Kolokium, setiap hakim menyusun rencana kepemimpinan pribadi dan berkontribusi pada peta jalan kolektif untuk memajukan kesetaraan gender di pengadilan masing-masing.

Hal ini mencakup tindakan-tindakan seperti peluncuran program pendampingan lokal, pengintegrasian perspektif gender ke dalam peninjauan perkara, dan advokasi reformasi kelembagaan.

Rencana-rencana ini akan menjadi dasar bagi jejaring pendukung sebaya dan kolaborasi berkelanjutan untuk memperkuat kepemimpinan perempuan di peradilan nasional.

Arah Ke Depan

Dengan adanya inisiatif ini, harapannya jejaring hakim perempuan akan lebih kuat dan dapat saling belajar serta bekerja sama dalam menghadapi tantangan bersama. Simone Boneschi, Programme Specialist Biro Asia dan Pasifik UNDP menyampaikan inisiatif ini juga diharapkan bakal membentuk sistem peradilan tak hanya di Indonesia tapi juga di seluruh kawasan.

Sebab saat ini, keterwakilan perempuan hanya 30 persen dari seluruh lembaga peradilan di Asia dan Oseania, dengan jumlah yang jauh lebih sedikit untuk posisi tinggi.

"Menghubungkan hakim perempuan dari Indonesia dengan rekan-rekan mereka di negara-negara tetangga adalah salah satu langkap UNDP untuk membantu membangun jejaring pemimpin perempuan yang terus berkembang yang dapat mendorong reformasi dari lini terdepan pengadilan mereka," ujarnya.

Dengan memajukan kepemimpinan perempuan di lembaga peradilan, inisiatif ini berkontribusi langsung pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 5 (Kesetaraan Gender) dan 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh). Inisiatif ini juga memperkuat komitmen Mahkamah Agung RI terhadap tata kelola yang responsif gender dan etis di sektor peradilan.

Media files:
01k2mmv870trn80mepmgbzwwbd.jpg image/jpeg,

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com. By using Blogtrottr, you agree to our policies, terms and conditions.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions.

trending viral

Search This Blog