Ilustrasi perempuan memilih kosmetik halal. Foto: Tirachard Kumtanom/Shutterstock
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) kini tengah mempersiapkan sertifikasi halal untuk produk kosmetik. Hal ini dilakukan untuk mendukung industri kosmetik, dalam menyambut penahapan kewajiban sertifikasi halal produk kosmetik yang berlaku mulai 17 Oktober 2026.
Deputi Bidang Kemitraan dan Standarisasi Halal BPJPH, Abd Syakur, mengatakan bahwa pedoman ini membutuhkan kolaborasi erat antar-pemangku kepentingan.
"Tujuannya adalah menghadirkan standar halal yang jelas, integratif, dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha, sekaligus perlindungan bagi konsumen," kata Syakur, seperti dikutip dari Antara.
Dalam menyusun pedoman ini, BPJPH mengawalinya dengan merumuskan struktur dan substansi utama yang akan menjadi dasar pelaksaan sertifikasi halal produk kosmetik.
Ilustrasi logo halal. Foto: awstoys/Shutterstock
Setelah tahap awal ini, BPJPH kemudian menginisiasi pembahasan bersama kementerian atau lembaga terkait, untuk menyelaraskan pedoman tersebut dengan regulasi sektoral yang berlaku.
Beberapa kementerian dan lembaga terkait yang terlibat di antaranya Badan Standarisasi Nasional (BSN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, hingga Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).
Syakur mengatakan bahwa dengan pedoman ini diharapkan dapat terwujud harmonisasi regulasi yang menghasilkan pedoman yang aplikatif, dan responsif terhadap dinamika industri.
"Pedoman ini akan menjadi fondasi yang penting dalam memastikan proses sertifikasi halal produk kosmetik, supaya berjalan efektif, efisien, dan sesuai kebutuhan industri nasional maupun internasional," katanya.
BPJPH juga menurut Syukur, berkomitmen menghadirkan pedoman sertifikasi halal yang mampu memperkuat ekosistem halal nasional dari hulu ke hilir.
"Hal ini juga mendorong daya saing produk kosmetik halal Indonesia di pasar global yang terus berkembang," pungkasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar