Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (19/5/2025). Foto: Jonathan Devin/kumparan
Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Jasra Putra, meminta agar program pengiriman siswa ke barak militer yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dihentikan.
KPAI menilai perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas program, terutama dalam hal perubahan perilaku anak dan kepatuhan terhadap prinsip perlindungan anak untuk menilai apakah program besutan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi ini efektif.
"Hasil pengawasan kita itu, pertama, agar program ini untuk sementara dihentikan sampai dilakukan evaluasi, terutama terkait regulasi," kata Jasra saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (26/5).
"Karena dalam surat edaran Pak Gubernur itu kan berpotensi melanggar hak anak. Terutama labelling dan non-diskriminasi," katanya.
Sejumlah siswa berjalan memasuki barak militer saat program pendidikan karakter dan kedisiplinan di Dodik Bela Negara Rindam III Siliwangi, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Senin (5/5/2025). Foto: Abdan Syakura/ANTARA FOTO
"Karena penyebutan anak-anak nakal dan seterusnya itu tidak kita kenal dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang ada adalah anak-anak dalam perlindungan khusus," sambung Jasra.
Jasra juga menyoroti pelatihan yang menurutnya tidak sesuai dengan prinsip perlindungan anak. Ia menekankan bahwa melatih anak-anak berbeda dengan melatih calon tentara.
"Perspektif pelindung anak itu harus ada dan bahkan kita dorong harus ada safe child guarding," kata Jasra.
"Bagaimana etika berhadapan dengan anak, bagaimana berkomunikasi dengan anak, bagaimana memahami anak adalah anak. Nah itu yang perlu perspektif ini yang perlu kita dorong," kata dia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar