Puan: Visi-Misi Program DPR-Pemerintah Harus Sama, Jangan Ada Rakyat Tertinggal

kumparan - #kumparanAdalahJawaban

Puan: Visi-Misi Program DPR-Pemerintah Harus Sama, Jangan Ada Rakyat Tertinggal Jan 21st 2025, 11:09, by Fadjar Hadi, kumparanNEWS Ketua DPR Puan Maharani (kanan) menyampaikan pidato perdana usai terpilih dalam Rapat Paripurna Pemilihan Pimpinan DPR 2024-2029 di Gedung Nusantara II, Jakarta, Selasa (1/10/2024). Foto: Indrianto Eko Suwarso/ANTARA FOTO Ketua DPR RI Puan Maharani membuka rapat paripurna pembukaan masa persidangan II masa sidang 2024-2024 pada Selasa (21/1). Puan mengatakan, masa persidangan DPR ini bersamaan dengan pelaksanaan tahun pertama program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. "Sebagaimana lazimnya pemerintahan baru akan menjalankan berbagai program yang menjadi inisiatif baru dan penguatan penguatan dari keberlanjutan berbagai program pemerintahan sebelumnya," kata Puan di Rapat Paripurna DPR Senayan, Jakarta, Selasa (21/1). Puan mengatakan, DPR sebagai mitra pemerintah akan memastikan setiap program pemerintah dapat terlaksana dengan baik. Ia menilai, setiap kebijakan harus mengutamakan kepentingan rakyat. "DPR RI, melalui fungsi konstitusionalnya akan menjadi mitra kerja pemerintah dan DPR RI akan memastikan berbagai upaya pemerintah dalam membangun Indonesia dapat terlaksana dan berjalan dengan baik, selaras dengan amanat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan," jelas Puan. "Rakyat lah yang menjadi tujuan sehingga rakyat lah yang harus mendapatkan manfaat besar dari seluruh kebijakan dan program pembangunan nasional sehingga tidak ada rakyat yang tertinggal dan atau ditinggalkan oleh jalannya pembangunan nasional," ucap Puan. Suasana rapat paripurna yang ke-9 masa persidangan pertama 2024-2025, di ruang rapat paripurna DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (5/12/2024). Foto: YouTube/ TV Parlemen Ketua DPP PDIP ini berharap, pemerintah harus menggunakan anggaran negara secara bijak dan proporsional dalam menjalankan program-programnya yang sudah dirapatkan bersama DPR. "Selaras dengan amanat Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan aturan perundang-undangan mengelola keuangan negara secara efisien, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel, serta menjalankan kebijakan yang selalu memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan," pungkasnya. Media files: 01j947rqppmscfyq3wgzwf61e8.jpg (image/jpeg)

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com. By using Blogtrottr, you agree to our policies, terms and conditions. If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions.