Search This Blog

IPOC 2023 Suarakan UU Anti-Deforestasi Uni Eropa Berdampak ke Petani Sawit RI

kumparan - #kumparanAdalahJawaban
 
IPOC 2023 Suarakan UU Anti-Deforestasi Uni Eropa Berdampak ke Petani Sawit RI
Nov 3rd 2023, 08:04, by Sinar Utami, kumparanBISNIS

Pagelaran Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2023 di Hotel Westin Bali, Kamis (2/11). dok. GAPKI
Pagelaran Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2023 di Hotel Westin Bali, Kamis (2/11). dok. GAPKI

Undang-undang Anti Deforestasi Uni Eropa (European Union Deforestation Regulation/EUDR) pada Mei 2023 dinilai akan memberikan dampak signifikan kepada petani sawit. Sebab, ada kesenjangan antara regulasi EUDR dan kondisi di lapangan yang dihadapi petani sawit sehari-hari.

Regulasi tersebut memberlakukan benchmarking atau pengelompokan negara eksportir berdasarkan tingkat risiko deforestasi, yakni risiko tinggi, risiko menengah dan rendah risiko. Berdasarkan standard EU, Indonesia dinilai sebagai negara dengan penghasil komoditas yang memiliki risiko deforestasi tinggi, salah satunya melalui ekspor minyak kelapa sawit.

Meskipun kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi deforestasi di berbagai negara, namun terjadi ketimpangan antara tuntutan UE dan regulasi di lapangan.

Sekretaris Jenderal CPOPC (Council of Palm oil Producing Countries), Rizal Afandi Lukman mengatakan, regulasi tersebut merupakan tantangan terberat bagi petani sawit Indonesia terletak pada ketelusuran atau tracebility. Sebab sebagian besar dari mereka bergantung pada pihak perantara dalam melakukan bisnis, sehingga melacak buah kelapa sawit hingga ke asalnya akan sulit dilakukan.

"Tanpa kehadiran EUDR, petani sawit Indonesia sudah mengalami tantangan dan masih membutuhkan bimbingan dalam memenuhi kriteria keberlanjutan industri sawit karena manajemen kelompok tani yang belum terorganisir, kurangnya akses pada alat pertanian yang berkualitas dan pendanaan," ungkap Rizal di Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2023 di Hotel Westin Bali, Kamis (2/11).

Sekertaris Jendral CPOPC (Council of Palm oil Producing Countries), Rizal Afandi Lukman di pagelaran Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2023 di Hotel Westin Bali, Kamis (2/11). dok. GAPKI
Sekertaris Jendral CPOPC (Council of Palm oil Producing Countries), Rizal Afandi Lukman di pagelaran Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2023 di Hotel Westin Bali, Kamis (2/11). dok. GAPKI

"Tidak hanya di Indonesia, namun kebijakan EUDR akan berdampak kepada lebih dari 3 juta petani sawit di seluruh dunia," ujar Rizal.

Duta besar Indonesia untuk Belgia, Luksemburg dan Uni Eropa, Andri Hadi menyatakan, jika hal ini terus berlanjut, maka petani sawit dari berbagai belahan dunia akan hilang dari rantai pasok. Petani sawit sendiri merupakan pilar yang penting dalam industri sawit di Indonesia oleh karena kontribusinya yang berkisar di angka 41 persen atau sekitar 2,6 juta petani sawit Indonesia.

"Melalui kebijakan ini EU memang akan diuntungkan dengan mendapatkan harga yang stabil dari berbagai komoditas yang masuk ke wilayahnya, namun di sisi lain negara produsen akan dirugikan dengan berbagai kebijakan yang dibebankan," ujar Andri.

Duta besar Indonesia untuk Belgia, Luxembourg dan Uni Eropa, Andri Hadi di pagelaran Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2023 di Hotel Westin Bali, Kamis (2/11). dok. GAPKI
Duta besar Indonesia untuk Belgia, Luxembourg dan Uni Eropa, Andri Hadi di pagelaran Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2023 di Hotel Westin Bali, Kamis (2/11). dok. GAPKI

Di sisi lain Direktur PT Sinar Mas Agro Resources & Technology Tbk (SMAR), Agus Purnomo mempertanyakan keputusan EU untuk tidak mempertimbangkan kebijakan negara setempat sebagai tolak ukur penilaian keberlanjutan suatu komoditas.

Terkait permasalahan antara kebijakan EUDR dan petani sawit, CPOC telah membentuk Joint Task Force atau gugus tugas dengan UE dalam menjembatani regulasi EUDR dengan kondisi petani sawit dunia. Salah satu kegiatannya adalah melalui small holder workshop di Malaka di mana para petani dapat menyuarakan pendapat mereka terkait EUDR.

"Benchmarking yang terdapat di dalam EUDR seharusnya memperhitungkan periode dari deforestasi itu sendiri. Jika deforestasi dihitung berdasarkan periode terbaru, maka Indonesia bukanlah negara dengan risiko deforestasi tinggi, sebab Indonesia telah mengalami penurun sebanyak 74 persen dalam 4 tahun terakhir," ujar Agus Purnomo.

Keberatan Indonesia terkait regulasi EUDR tidak dilandasi oleh penolakan terhadap konsep keberlanjutan, namun justru berhubungan terhadap ketimpangan antara regulasi EUDR dan kondisi di negara eksportir. Indonesia telah melawan deforestasi sejak lama dan dalam 4 tahun terakhir laju deforestasi Indonesia telah mengalami penurunan.

"Saya percaya tidak ada satu negara pun yang melakukan deforestasi secara sengaja. Oleh karena itu kita sejalan dengan negara lain dalam memerangi deforestasi," ujar dubes Andri Hadi.

Media files:
01he9b13pnkjh3wk49yc06gnpr.jpg (image/jpeg)
You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com. By using Blogtrottr, you agree to our policies, terms and conditions.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar