Ketua DPR RI Puan Maharani menerima massa buruh yang menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (22/9/2025). Foto: Haya Syahira/kumparan
Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan peran DPR sebagai lembaga legislatif bukan hanya bertugas untuk membentuk dan merevisi undang-undang, tapi juga bagaimana membentuk aturan yang berpihak pada rakyat.
Hal itu disampaikan Puan saat berpidato dalam rapat Paripurna khusus pada Kamis (2/10).
"Sejarah tidak akan mencatat hanya pada berapa banyak undang-undang yang kita sahkan, atau seberapa besar anggaran yang kita kelola," kata Puan.
"Apakah setiap keputusan DPR RI benar-benar membawa manfaat nyata bagi rakyat; apakah hidup rakyat lebih mudah dan nyaman," imbuhnya.
Oleh karena itu, lanjutnya, DPR harus lebih proaktif mendengar keresahan rakyat. Bukan hanya menunggu rakyat yang menyampaikan keresahannya.
"Sudah selayaknya sebagai wakil rakyat, kita yang harus lebih sibuk membicarakan rakyat, bukan rakyat yang sibuk membicarakan kita, apalagi kalau kita sibuk membicarakan diri kita sendiri," tutup Puan.
Puan menyebutkan, masyarakat bisa memberikan kritik kepada DPR. Menurutnya penyampaian kritik bisa dilakukan dengan halus bahkan hingga kasar. Namun begitu, DPR tetap harus menerima hal itu sebagai perwakilan dari rakyat.
"Amanat yang kita emban bukanlah hak istimewa, melainkan tanggung jawab yang menuntut dedikasi untuk bekerja bagi kepentingan rakyat," ungkapnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar