DPR gelar Rapat paripurna penutupan masa sidang IV tahun sidang 2024-2025, Kamis (24/7/2025). Foto: Haya Syahira/kumparan
DPR merestui Laporan Hasil Pembahasan Pembicaraan Pandahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna ke 25 Masa Persidangan IV Tahun 2025, Kamis (24/7). RAPBN 2026 ini akan dibacakan Presiden Prabowo Subianto pada Nota Keuangan, 15 Agustus 2025.
Wakil Ketua Badan Anggaran DPR, Jazilul Fawaid, mengatakan proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2026 disahkan dalam kisaran angka 5,2 persen hingga 5,8 persen, yang dalam batas bawahnya tetap sama dengan target tahun sebelumnya.
"Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,20 persen hingga 5,80 persen, kesepakatan sama," ujar Jazilul saat membacakan asumsi makro dalam Rapat Paripurna ke 25 Masa Persidangan IV Tahun 2025 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (24/7).
Pemerintah dan DPR juga telah menyepakati sejumlah asumsi dasar ekonomi makro lainnya dan tercantum dalam UU APBN 2026. Inflasi disahkan dan disepakati antara 1,5 persen sampai 3,5 persen, sama dengan angka Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) sebelumnya atau lebih rendah dari target inflasi 2025 sebesar 2,5 persen.
Kemudian, nilai tukar rupiah dipatok antara Rp 16.500 hingga Rp 16.900 per USD, sama dengan KEM PPKF atau naik dari asumsi APBN 2025 yang sebesar Rp 16.000 per USD.
Tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun dipatok antara 6,6 persen hingga 7,2 persen. Selanjutnya dari sisi energi, harga minyak mentah diasumsikan sebesar USD 60 hingga USD 80 per barel, turun dari proyeksi tahun sebelumnya sebesar USD 82 per barel.
Target lifting minyak bumi dipasang pada kisaran 605.000–620.000 barel per hari. Meskipun batas bawahnya sama dengan tahun 2025, batas atasnya lebih tinggi.
Target lifting gas bumi disepakati sebesar 953.000-1.017.000 barel setara minyak per hari, sedikit turun dari batas bawah target tahun ini yang mencapai 1.005.000 barel setara minyak per hari.
"Pemerintah akan menempuh berbagai langkah serta upaya kebijakan dan program untuk mendorong pertumbuhan ekonomi baik dari sisi pengeluaran maupun sisi produksi, termasuk dukungan melalui program pembangunan daerah," ujar Jazilul.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar