DPR RI telah menerima surat dari Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) terkait permohonan konsultasi perubahan rencana induk Ibu Kota Nusantara (IKN).
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir dalam Rapat Paripurna ke-25 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024–2025 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (24/7).
"Kami perlu memberitahukan bahwa Pimpinan Dewan telah menerima surat dari Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara RI, yaitu Nomor B152/Kepala/Otorita IKN/VII/2025 tanggal 21 Juli 2025. Hal: Permohonan konsultasi perubahan Rencana Induk Ibu Kota Nusantara," kata Adies Kadir saat membacakan laporan dalam rapat paripurna.
DPR gelar Rapat paripurna penutupan masa sidang IV tahun sidang 2024-2025, Kamis (24/7/2025). Foto: Haya Syahira/kumparan
Surat permohonan ini menandai proses awal konsultasi antara DPR RI dan OIKN sebelum dilakukan pembahasan lebih lanjut terkait substansi perubahan dalam rencana induk pembangunan IKN.
Belum dijelaskan secara rinci poin-poin perubahan yang diajukan, tapi konsultasi ini merupakan mandat dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, yang mengatur bahwa perubahan Rencana Induk IKN harus terlebih dahulu dikonsultasikan dengan DPR.
Warga berjalan saat mengunjungi Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Minggu (6/4/2025). Foto: Aditya Nugroho/ANTARA FOTO
Sebelumnya, desakan agar pemerintah segera mengeluarkan Keppres pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara juga sempat digulirkan oleh Partai NasDem.
NasDem meminta agar perpindahan ini dilakukan secepatnya untuk memastikan pembangunan kota yang menggunakan anggaran triliunan rupiah ini tidak sia-sia.
Dalam desakan itu, NasDem meminta Presiden Prabowo menugaskan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk bertugas lebih dulu di IKN dalam Keppres tersebut.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar