Wamensos Agus Jabo Priyono di podcast Akbar Faizal Uncensored membahas soal bansos tidak boleh jadi alat politik. Foto: Dok. Istimewa
Wamensos Agus Jabo Priyono mengingatkan bantuan sosial (bansos) tidak boleh dijadikan alat politik. Dia juga berkomitmen tidak akan menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi dan golongan.
"Saya berjuang untuk negara, berjuang untuk bangsa. Persoalan dalam perjuangan itu ada keuntungan politik yaitu dikenal oleh masyarakat. Tapi kalau diminta menggunakan jabatan untuk kepentingan partai, tidak," ujar Agus Jabo dalam podcast Akbar Faizal Uncensored di Jakarta, Kamis (26/6).
"Kepentingan bangsa, kepentingan negara harus kita tempatkan lebih tinggi dari kepentingan partai dan golongan," imbuhnya.
Ia menjelaskan, mekanisme penyaluran bantuan sosial yang dikelola oleh Kemensos diberikan melalui transfer yang langsung diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui PT Pos dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Sehingga peluang menjadikan bansos sebagai alat politik otomatis tertutup.
Wamensos Agus Jabo Priyono di podcast Akbar Faizal Uncensored membahas soal bansos tidak boleh jadi alat politik. Foto: Dok. Istimewa
Dalam sesi wawancara tersebut, Agus Jabo juga berkomitmen hanya mengurus program-program yang memperjuangkan rakyat, bukan untuk urusan lain.
"Hidup hanya sekali, nama kita, martabat kita," jelasnya.
Komitmen untuk menjaga integritas ini, kata Agus Jabo, selaras dengan pesan Presiden Prabowo untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Selain pesan untuk tidak korupsi, Agus Jabo juga menyampaikan pesan lain dari Prabowo kepadanya saat dilantik. Yaitu untuk bekerja dengan data sehingga bansos dan program pemberdayaan masyarakat tepat sasaran.
"Di sini saya ingin mengajak sesuai perintah Presiden untuk menjadikan Negara yang gemah ripah loh jinawi, semua harus tersenyum, rakyat harus gemuyu," tegasnya.
Wamensos Agus Jabo Priyono di podcast Akbar Faizal Uncensored membahas soal bansos tidak boleh jadi alat politik. Foto: Dok. Istimewa
Merujuk pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), saat ini masih terdapat 3 juta masyarakat yang miskin ekstrem. Untuk mewujudkan negara yang gemah ripah loh jinawi, Presiden Prabowo meminta pada 2026 kemiskinan ektrem menjadi nol persen.
Kepada Akbar Faizal, Agus Jabo menjelaskan apa yang dilakukan negara untuk mewujudkan hal tersebut, salah satunya melalui Sekolah Rakyat. Program yang digagas Presiden Prabowo ini dinilai memberikan harapan dan kesempatan bagi keluarga miskin dan miskin ekstrem untuk mendapatkan pendidikan berkualitas dan berkarakter, dengan konsep boarding school secara gratis.
Sekolah Rakyat menjadi harapan baru bagi keluarga miskin yang tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya karena terhambat biaya. Orang tua siswa Sekolah Rakyat juga akan diberdayakan melalui program-program pengentasan kemiskinan dan rumahnya diperbaiki. Singkat kata, "Negara hadir untuk rakyat," kata Agus Jabo.
Menutup perbincangannya, Agus Jabo lantas bercerita dalam beberapa pertemuannya dengan orang tua calon siswa Sekolah Rakyat, mereka berpesan tidak ingin anak mereka bernasib sama.
"Ketika bertemu orang tua siswa di beberapa daerah mereka bilang bahwa jangan sampai anak saya jadi seperti saya," pungkasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar