Ketua MPR RI Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (25/6/2025). Foto: Haya Syahira/kumparan
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani mengingatkan jajaran menteri Kabinet Merah Putih untuk selalu membuat kajian komprehensif terhadap sebuah permasalahan maupun sebelum mengeluarkan kebijakan baru.
Tujuannya agar kebijakan yang dikeluarkan tidak menimbulkan permasalahan baru dan malah membebani kerja Presiden Prabowo Subianto.
"Makanya sebaiknya saya kira pembantu-pembantu Presiden memberi kajian yang lebih komprehensif, yang lebih mendalam, sehingga itu tidak menjadi beban masalah bagi Presiden," kata Muzani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (25/6).
"Padahal persoalan itu bisa diselesaikan di tingkat kementerian," sambung Sekjen Partai Gerindra itu.
Muzani pun menyinggung polemik yang belakangan menjadi sorotan seperti sengketa 4 pulau antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatra Utara, hingga Pulau Enggano yang terisolasi karena pendangkalan pelabuhan.
Permasalahan-permasalahan ini baru selesai setelah Prabowo turun tangan menyelesaikan langsung.
Ia pun mendorong kepada para menteri Prabowo untuk menyelesaikan berbagai permasalahan itu dengan mandiri.
"Apakah pulau atau masalah-masalah lain supaya Presiden dibebani dengan persoalan persoalan yang lebih strategis, lebih komprehensif dan lebih bermakna bagi kepentingan dan kemajuan bangsa ke depan," tutur Muzani.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar