Gubernur Jakarta Pramono Anung dalam peresmian Rumah Pompa Sunter C, Jakarta Utara, Senin (26/5/2025). Foto: Zamachsyari/kumparan
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan hasil pemeriksaan (LHP) laporan keuangan tahun anggaran 2024. Ini sudah ke-8 kalinya Pemprov DKI mendapatkan opini WTP dari BPK RI.
LHP tersebut disampaikan oleh Anggota V BPK RI Bobby Adhityo Rizaldi dalam rapat paripurna penyerahan hasil pemeriksaan LKPD DKI Jakarta tahun 2024 pada Senin (26/5).
"Berdasarkan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sebelumnya, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2024," ujar Bobby.
"Dengan demikian, pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah berhasil mempertahankan opini WTP yang kedelapan kalinya. Sekaligus menjadi bukti konsistensi dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah," ungkap Bobby.
Usai diumumkan, para ASN yang menyaksikan pun bersorak gembira. Mereka lalu membentangkan sebuah banner bertuliskan "8X WTP Jakarta Menyala" di dalam ruang rapat.
Ada tiga poin temuan BPK RI terhadap laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta pada tahun 2024, yaitu:
Pengelolaan Pendapatan belum sepenuhnya memadai, khususnya dalam hal pemungutan dan penghitungan pajak dan retribusi, sehingga masih terdapat potensi pendapatan daerah yang belum terpungut. Selain itu, penatausahaan penerimaan hibah uang dan barang pada satuan pendidikan belum tertib.
Pengelolaan Belanja belum sepenuhnya sesuai ketentuan, tercermin dari masih ditemukannya pelaksanaan pekerjaan belanja barang dan jasa serta belanja modal yang tidak sesuai kontrak, sehingga terjadi kekurangan volume maupun keterlambatan yang berdampak pada tidak dapat segera dimanfaatkannya hasil pekerjaan tersebut secara tepat waktu.
Penatausahaan Aset Tetap dan Aset Fasos Fasum belum optimal sehingga masih ditemukan adanya aset tetap tanah dan aset fasos fasum yang terindikasi tercatat ganda, serta beberapa di antaranya belum dapat dipastikan lokasinya dan belum tercatat. Selain itu, kerja sama pemanfaatan BMD juga belum optimal, di antaranya belum diterimanya kontribusi atas pemanfaatan tersebut.
Atas temuan tersebut, BPK RI memberikan rekomendasi kepada Gubernur Jakarta, Pramono Anung Wibowo yakni:
Mengidentifikasi, merumuskan kebijakan penggalian potensi pajak dan retribusi daerah serta menata usahakan penerimaan hibah uang dan barang pada satuan pendidikan melalui mekanisme APBD.
Memproses kelebihan pembayaran dan denda keterlambatan sesuai ketentuan dan menyetorkannya ke kas daerah.
Menatausahakan aset dalam penguasaannya secara tertib, memutakhirkan pencatatan aset tetap tanah dan fasos fasum, serta menagih kontribusi pemanfaatan BMD sesuai perjanjian kerja sama.
Respons Pramono Anung
Di dalam rapat paripurna itu, di dalam sambutannya, Pramono Anung mengucapkan terima kasih kepada BPK RI atas opini WTP tersebut. Ia juga berterima kasih kepada para ASN Jakarta karena telah mencapai opini WTP yang ke-8 kalinya.
Namun, Pram tetap memiliki beberapa catatan agar akuntabilitas keuangan daerah.
"Pertama, penguatan sistem informasi pemerintahan daerah, SIPD, dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah," ujarnya.
"Kedua, implementasi dan pengembangan lanjutan atas sistem informasi persediaan secara elektronik," sambungnya.
Selain itu, Pram juga menitikberatkan perlunya upaya sertifikasi tanah dengan bekerja sama dengan BPN. Ia juga memfokuskan intensifikasi upaya penagihan penata usahaan dan pecatatan aset fasos-fasum.
"Kelima, penguatan sistem pengendalian internal melalui pengawasan oleh Kepala Perangkat Daerah dengan pendampingan inspektorat," lanjutnya.
"Keenam, melakukan review laporan keuangan dengan pendekatan berbasis risiko oleh inspektorat. Ketujuh, melakukan percepatan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan BPK RI," tambahnya.
Mengakhiri pidatonya, Pram menilai bahwa pengelolaan keuangan menjadi modal penting dalam menjadikan Jakarta sebagai kota maju yang berdaya saing dan berkelanjutan di tingkat nasional maupun global.
"Saya sungguh sangat berharap pencapaian ini menjadi pemantik semangat bagi seluruh jajaran untuk terus melakukan perbaikan pengelolaan keuangan dan aset daerah sebagai bentuk upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta pelayanan yang optimal bagi masyarakat," tuturnya.
"Saya mengharapkan saran dan masukan dari BPK RI perwakilan Provinsi DKI Jakarta dalam mewujudkan tata kelola keuangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang transparan, efektif, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," tandasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar