Konferensi Pers pembongkaran pagar laut di Tangerang, Banten, Rabu (22/1/2025). Foto: Rayyan Farhansyah/kumparan
Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto), menilai pembentukan panitia khusus (Pansus) untuk mengusut kasus pemasangan pagar laut di Tanjung Pasir, Tangerang, tidak diperlukan. Sebab, pemerintah dan aparat dapat menangani kasus ini.
"Kita lihat ke depan kalau pemerintah aparat lain sudah cukup ngapain kita buang buang energi," ujar Titiek usai menyaksikan pembongkaran pagar laut di Tanjung Pasir, Tangerang, pada Rabu (22/1).
Pansus biasanya dibentuk untuk menangani kasus yang membutuhkan investigasi mendalam. Tapi, dalam kasus ini, pemerintah dinilai sudah berada di jalur yang tepat.
Pembongkaran pagar laut di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, berlangsung pada hari ini, Rabu (22/1).
Kondisi Pagar Laut Tangerang, Banten, Rabu (22/1/2025). Foto: Rayyan Farhansyah/kumparan
Operasi ini melibatkan TNI Angkatan Laut (TNI AL), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta nelayan setempat.
Pagar laut di Tangerang itu terbentang sepanjang 30,16 Km. Ternyata ada 265 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan 17 Sertifikat Hak Milik (SHM) di wilayah yang dipagari tersebut.
Nusron Wahid selaku Menteri ATR/BPN menegaskan Pemerintah akan membatalkan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang terbukti berada di luar garis pantai Laut Tangerang, Banten.
"Sudah saya sampaikan, kalau sertifikatnya itu berada di luar garis pantai, pasti akan kita tinjau ulang dan kita proses pembatalan," ujarnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar