Presiden Prabowo menyatakan keinginannya agar pemerintah berhemat dan memangkas sejumlah anggaran untuk hal yang tidak produktif. Hal ini disampaikannya dalam acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) 2025 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/12). Prabowo menegaskan APBN 2025 dirancang untuk menjaga stabilitas, inklusivitas, keberlanjutan, dengan kehati-hatian. Selain penghematan anggaran, Prabowo juga menekankan akan memerangi kebocoran anggaran di semua tingkatan. Sebelum imbauan Prabowo, ramai juga di media sosial gerakan yang mengajak masyarakat untuk hidup hemat. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, mengatakan jika pemerintah berhemat, maka akan ada risiko pelambatan serapan belanja. Bhima melihat dampak yang timbul akibat penahanan belanja atau fenomena frugal living yang dilakukan oleh masyarakat juga akan membuat periode peak season bagi konsumsi yaitu pada periode Natal dan Tahun Baru justru akan terhambat. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, memperkirakan peredaran uang kartal pada Nataru tahun ini tumbuh sekitar 6 persen menjadi Rp 138,19 triliun. 📸: Dok. Antara, Auto, kumparan. Follow WhatsApp Channel kumparan untuk dapat Informasi terpercaya dikirim langsung ke WhatsApp kamu. Ketik kum.pr/WAchannel di browser kamu sekarang, agar bisa share informasi tanpa ragu. #focus#frugalliving#news#videonews#ekonominasional#arahankebijakan#ekonomipdb#ppn12persen#info#infoterkini#berita#beritaterkini#bicarafaktalewatberita#kumparan
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, mengatakan saat ini ada pergeseran konteks fenomena frugal living yang sebelumnya untuk merespons wacana kebijakan kenaikan PPN menjadi 12 persen, kini kemungkinan konteks hidup hemat ini lebih mengarah pada kekhawatiran kenaikan beberapa iuran yang dibebankan kepada masyarakat. Iuran-iuran tersebut salah satunya adalah iuran BPJS Kesehatan, Tapera dan dana pensiun wajib. Kemudian, untuk memperbaiki fenomena ini, Bhima memandang langkah pemerintah yang menaikkan UMP sebesar 6,5 persen belum bisa membuat kekhawatiran masyarakat mereda. Ia menilai, idealnya kenaikan UMP 2025 berkisar antara 8,7 hingga 10 persen jika ingin mengerek daya beli masyarakat. Kemudian, menanggapi permintaan Presiden Prabowo yang meminta agar pemerintah berhemat dan memangkas sejumlah anggaran untuk hal yang tidak produktif, Bhima menyebut akan ada risiko pelambatan serapan belanja, jika pemerintah berhemat. Beberapa sektor seperti perhotelan dan transportasi akan terpuruk di kuartal IV 2024. Hal itu berimbas dengan menurunnya gelaran Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions (MICE), sekaligus berkurangnya minat masyarakat untuk bepergian akibat gerakan penghematan. 📸: Dok. kumparan/Fariza, kumparan/Jamal Ramadhan. Follow WhatsApp Channel kumparan untuk dapat Informasi terpercaya dikirim langsung ke WhatsApp kamu. Ketik kum.pr/WAchannel di browser kamu sekarang, agar bisa share informasi tanpa ragu. #focus#frugalliving#news#videonews#ekonominasional#arahankebijakan#ekonomipdb#ppn12persen#info#infoterkini#berita#beritaterkini#bicarafaktalewatberita#kumparan
Presiden Prabowo mengarahkan pejabat pusat dan daerah untuk melakukan efisiensi dan penghematan di semua bidang sebagai langkah menghadapi tantangan ekonomi tahun 2025. Arahan tersebut disampaikan saat penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) 2025 di Istana Negara, 10 Desember. Selain itu, Prabowo juga mengimbau pemerintah agar tidak terlalu sering mengadakan acara seremonial yang dinilai kurang esensial. Di sisi lain, kenaikan PPN menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025 turut memengaruhi pola hidup masyarakat yang kini cenderung beralih ke gaya hidup hemat atau frugal living. Namun, tren ini menuai pro dan kontra karena dapat berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Konsumsi rumah tangga, yang menyumbang lebih dari 50 persen terhadap PDB, berisiko terhambat jika masyarakat terus menekan pengeluaran mereka. Kepala Ekonom Bank Mandiri, Andry Asmoro, menilai pemerintah perlu segera merespons tren frugal living ini. Ia menekankan pentingnya kebijakan yang mendorong daya beli masyarakat untuk menjaga stabilitas ekonomi, mengingat konsumsi rumah tangga adalah salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi nasional. #focus#frugalliving#news#svl#ekonominasional#arahankebijakan#ekonomipdb#ppn12persen#info#infoterkini#berita#beritaterkini#bicarafaktalewatberita#kumparan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar