Jun 4th 2024, 05:17, by Nicha Muslimawati, kumparanBISNIS
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono dan Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe. Foto: Badan Otorita IKN
Kepala Otorita IKNBambang Susantono dan Wakilnya Dhony Rahajoe mengundurkan diri dari jabatannya. Kabar tersebut menjadi berita paling banyak dibaca sepanjang Senin (3/6).
Tak hanya itu, ada juga kabar tentang miliaran dana peserta Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang belum balik. Berikut rangkuman berita populer di kumparanBISNIS:
Bambang-Dhony Tinggalkan IKN
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menerima surat pengunduran diri dari Bambang dan Dhony. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) RI, Pratikno.
"Bapak Presiden menerima surat pengunduran diri dari Dhony Rahajoe selaku Wakil Kepala Otorita IKN. Kemudian beberapa waktu berikutnya Pak Presiden juga menerima surat permohonan pengunduran diri dari Bambang Susantono sebagai kepala Otorita IKN," kata Pratikno.
Pratikno melanjutkan, Presiden Jokowi telah menerbitkan keputusan presiden tentang pemberhentian keduanya dengan hormat. Jokowi juga menyampaikan terima kasih.
Ia mengatakan, untuk yang mengisi jabatan keduanya akan diisi oleh Menteri PUPR Basuki dan Wamen ATR/BPN Raja Juli.
"Sekaligus Presiden mengangkat Menteri PUPR Pak Basuki sebagai Plt Kepala Otorita IKN dan juga mengangkat Wakil Menteri ATR, Wakil Kepala BPN sebagai Wakil Kepala Otorita IKN," ujarnya.
Miliaran Dana Peserta Tapera Belum Balik
Kantor BP Tapera di Jl. Falatehan, Melawai Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Foto: Akbar Maulana/kumparan
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat, pada 2021 ada 124.960 peserta Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) belum menerima pengembalian dana sebesar Rp 567,45 miliar.
Hal tersebut terungkap pada audit BPK yang tercantum di Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2021. BPK mencatat, tak hanya itu peserta pensiun ganda yang sebanyak 40.266 orang juga belum bisa mencairkan dana Tapera sebesar Rp 130,25 miliar.
"Hal tersebut mengakibatkan pensiunan PNS/ahli warisnya tidak dapat memanfaatkan pengembalian tabungan yang menjadi haknya," tulis BPK dikutip, Senin (3/6).
Saat itu, BPK merekomendasikan Komisioner BP Tapera untuk melakukan kerja sama pemutakhiran data PNS aktif dan/atau tidak aktif dengan instansi terkait.
"Mengembalikan tabungan peserta yang sudah meninggal dan pensiun, serta melakukan koreksi saldo peserta ganda kemudian mendistribusikan nilai hasil koreksi kepada peserta lainnya sesuai ketentuan," tambah BPK.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar